 |
| Foto : Tribun Jabar |
INFOLABMED.COM - Kebijakan baru Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait evaluasi ulang penyaluran dana hibah provinsi ke pesantren tengah menjadi sorotan masyarakat.
Langkah ini diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, demi menjamin distribusi bantuan yang lebih adil, transparan, dan tepat sasaran.
Baca juga :
Menurut Dedi, distribusi dana hibah sebelumnya dinilai tidak merata dan lebih condong menguntungkan yayasan yang memiliki kedekatan dengan partai politik atau tokoh tertentu.
Akibatnya, banyak pesantren kecil di Jawa Barat yang justru tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima.
Data dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Jabar menguatkan kekhawatiran tersebut. Salah satu temuan paling mencolok adalah terkait dengan yayasan pendidikan milik mantan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum.
Yayasan yang dimaksud, yakni Perguruan Al-Ruzhan di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat menerima total dana hibah provinsi mencapai sekitar Rp 45 miliar dari tahun 2020 hingga 2024.
Rincian Dana Hibah yang Diterima Yayasan Al-Ruzhan:
- Tahun 2020: SMKS Al-Ruzhan Tasikmalaya menerima Rp59,4 juta dari Dinas Pendidikan Jabar, dan SMK Al-Ruzhan Manonjaya menerima Rp600 juta.
- Tahun 2021: Lonjakan signifikan terjadi, dengan total dana hibah sebesar Rp10 miliar dari Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar, digunakan untuk pembangunan Gedung STAI Al-Ruzhan.
- Tahun 2022-2023: Dana hibah kembali dikucurkan oleh Biro Kesra sebesar Rp30 miliar untuk pembangunan gedung rektorat, kuliah, dan infrastruktur lainnya. Tambahan Rp2,5 miliar juga diberikan untuk Pondok Pesantren Al-Ruzhan.
- Tahun 2024: SMK Al-Ruzhan kembali menerima Rp2 miliar dari Dinas Pendidikan Jabar.
Kepala Biro Kesra Setda Jabar, Andrie Kustria Wardana, menyatakan bahwa bantuan tersebut memang diberikan kepada lembaga yang terafiliasi dengan pihak keluarga Uu Ruzhanul Ulum.
Namun, transparansi dan keadilan dalam proses pemberian bantuan menjadi perhatian serius pemerintah provinsi saat ini.
Baca juga :
Upaya untuk meminta klarifikasi kepada Uu Ruzhanul Ulum telah dilakukan oleh media, namun hingga kini belum ada tanggapan resmi dari yang bersangkutan.
Langkah evaluasi ini dinilai positif oleh banyak kalangan, terutama dari pihak pesantren kecil yang selama ini merasa termarjinalkan dalam distribusi dana hibah provinsi.
Dengan adanya peninjauan ulang ini, diharapkan penyaluran dana hibah ke depan benar-benar berdasarkan kebutuhan dan kelayakan, bukan kedekatan politik.***