 |
| Ilustrasi Pemekaran Provinsi Jawa Barat & Tanggapan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. |
INFOPAJAJARAN.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), secara tegas menolak wacana pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi lima provinsi baru.
Menurutnya, rencana tersebut tidak realistis dan bukan prioritas utama pemerintah saat ini.
Baca juga : Dari Kerajaan Tarumanegara ke Sunda Galuh: Awal Sejarah Jawa Barat
Pemekaran Tidak Memungkinkan karena Moratorium
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pemekaran daerah saat ini masih terkendala oleh moratorium dari pemerintah pusat.
"Itu wacana yang tidak mungkin direalisasikan. Kenapa? Pertama, ada moratorium yang tidak mungkin membentuk provinsi baru," tegas Dedi dalam keterangannya, Minggu (6/7/2025).
Pembangunan Infrastruktur Lebih Prioritas
Gubernur menegaskan bahwa anggaran daerah sebaiknya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, bukan untuk pemekaran administratif.
"Yang urgen hari ini adalah anggaran kita dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, sekolah, irigasi, puskesmas, rumah sakit, dan sarana layanan publik. Itu yang lebih penting daripada provinsi baru," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa masyarakat Jawa Barat lebih membutuhkan fasilitas dasar yang memadai daripada perubahan wilayah administrasi.
"Rakyat Jawa Barat butuh jalan baru, sekolah baru, rumah sakit baru, puskesmas baru, dan layanan pemerintah yang lebih baik," jelasnya.
Rincian Wacana Pemekaran 5 Provinsi
Sebelumnya, beredar usulan pemekaran Jawa Barat menjadi lima provinsi baru, yaitu:
- Provinsi Sunda Galuh (Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran)
- Provinsi Sunda Priangan (Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Cimahi)
- Provinsi Sunda Pakuan (Bogor, Depok, Sukabumi, Cianjur)
- Provinsi Sunda Taruma/Bagasasi (Purwakarta, Subang, Karawang, Bekasi)
- Provinsi Sunda Caruban (Kuningan, Cirebon, Indramayu, Majalengka)
Namun, rencana ini tidak mendapat dukungan dari Pemprov Jawa Barat karena dianggap tidak mendesak dan berpotensi mengalihkan fokus pembangunan.
Penekanan pada Kesejahteraan Masyarakat
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi fokus utama, bukan pemekaran yang justru bisa memicu kompleksitas birokrasi.
Baca juga : Kolaborasi Strategis Pemprov Jabar dan ITB: Bangun Desa Berbasis Ekologi dan Inovasi Teknologi
"Kita harus fokus pada hal-hal yang langsung dirasakan masyarakat, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur," pungkasnya.*** (Sumber: WJ TODAY)
Follow Media Sosial Infopajajaran.com melalui Fanpage Facebook https://www.facebook.com/infopajajaran dan Telegram https://t.me/infopajajaran.