.png "Info Pajajaran")
 |
| Ilustrasi oleh AI |
INFOPAJAJARAN.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi bersiap melakukan sejumlah evaluasi dan terobosan signifikan dalam sektor pendidikan pada tahun 2026.
Berbagai kebijakan strategis tengah dikaji untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh siswa di Jawa Barat.
Kebijakan-kebijakan ini menyentuh aspek fundamental, mulai dari penempatan tenaga pendidik, pengelolaan keuangan, hingga fasilitas pendukung.
Evaluasi menyeluruh ini ditegaskan oleh Gubernur Dedi Mulyadi usai menghadiri sebuah acara di Bandung.
Tujuannya jelas: menciptakan sistem pendidikan yang lebih efisien, merata, dan berorientasi pada kenyamanan bagi siswa maupun guru.
Evaluasi Penempatan Kepala Sekolah dan Pengelolaan Anggaran
Salah satu kebijakan yang paling banyak mendapat perhatian adalah rencana penempatan kepala sekolah sesuai dengan domisili.
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penempatan kepala sekolah yang jaraknya jauh dari tempat tinggalnya akan segera dievaluasi dan dikembalikan ke daerah masing-masing.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan kinerja kepala sekolah, karena mereka dapat lebih fokus bekerja tanpa dibebani oleh jarak tempuh yang melelahkan.
Selain itu, mantan Bupati Purwakarta ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran sekolah yang lebih transparan dan cermat.
Pemprov Jabar akan memastikan alokasi biaya dihitung secara detail untuk menghindari sekolah mengalami kekurangan dana.
Hal ini terutama penting setelah adanya larangan provinsi terhadap beberapa item pungutan, seperti penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam.
Dengan perhitungan yang tepat, sekolah diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhannya tanpa membebani orang tua siswa.
Evaluasi ini juga mencakup penekanan pada aturan studi tur untuk memastikan kegiatan tersebut bermanfaat dan sesuai dengan proporsi anggarannya.
Penyediaan Fasilitas Pendukung: Bus dan Toilet Sekolah
Tidak hanya mengatur sumber daya manusia dan keuangan, Pemprov Jawa Barat juga berfokus pada penyediaan fasilitas pendukung pendidikan yang memadai.
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan bus sekolah khusus untuk daerah-daerah yang tidak terlayani oleh transportasi publik.
Kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan akses siswa menuju sekolah, mengurangi angka putus sekolah, dan memberikan rasa aman kepada orang tua.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan fasilitas sanitasi. Setiap sekolah di Jawa Barat diwajibkan memiliki toilet yang layak dan bersih.
Fasilitas toilet yang memadai merupakan kebutuhan dasar untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman, yang pada akhirnya dapat mendukung konsentrasi dan kesejahteraan siswa selama berada di sekolah.
Seluruh kebijakan yang telah diungkapkan tersebut nantinya akan dituangkan dalam sebuah peraturan yang mengikat dan menjadi acuan bagi seluruh sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Jawa Barat. "Inilah yang menjadi konsen kita di 2026," pungkas Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya.
Ikuti perkembangan program pembangunan di Indramayu melalui media sosial Infopajajaran.com di Facebook [https://www.facebook.com/infopajajaran] dan Telegram [https://t.me/infopajajaran]. Dapatkan informasi terbaru dan terpercaya seputar kebijakan pemerintah daerah langsung di genggaman Anda! *