.png "Info Pajajaran")
Polemik mengenai keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Pangandaran, Jawa Barat, semakin memanas. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menegaskan sikap final masyarakat pesisir terhadap penolakan KJA. Keputusan ini diambil karena KJA dianggap mengancam pengembangan sektor pariwisata yang menjadi andalan daerah tersebut.
Penolakan KJA: Demi Pengembangan Pariwisata Pangandaran
Penolakan terhadap KJA oleh nelayan dan pelaku usaha di Pangandaran bukanlah tanpa alasan. Menurut Jeje, keberadaan KJA dinilai mengganggu aktivitas pengembangan pariwisata bahari. Hal ini berarti keberadaan KJA dianggap tidak sejalan dengan upaya pemerintah dan masyarakat dalam memajukan sektor wisata di Pangandaran. Pernyataan tegas ini disampaikan Jeje melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada Senin, 8 September 2025.
"Kenapa tetap ditolak? Karena mengganggu aktivitas pengembangan wisata. Jadi, tetap ditolak," ujar Jeje seperti yang dikutip dari Tribun Jabar.
Rencana Audiensi: Upaya Mencari Solusi dan Menjaga Stabilitas
Menghadapi situasi ini, Jeje Wiradinata sebenarnya telah merencanakan untuk melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat. Namun, rencana tersebut terpaksa ditunda.
Penundaan ini didasari oleh pertimbangan situasi keamanan di Pangandaran pasca aksi unjuk rasa yang sempat memanas. Demi menjaga citra Pangandaran sebagai daerah wisata yang aman dan kondusif, Jeje dan HNSI memilih untuk menahan diri sejenak. "Tadinya kita mau ke Gubernur Jabar dan ke DPR, tapi karena situasi kemarin jadi kita *cooling down* dulu sampai situasi benar-benar kondusif," kata Jeje.
Langkah Selanjutnya: Evaluasi Perizinan dan Pertemuan dengan Dedi Mulyadi
Meskipun menunda audiensi, Jeje menegaskan bahwa perjuangan untuk menolak KJA akan tetap dilakukan. Ia menekankan bahwa langkah-langkah yang akan diambil akan terukur dan tidak anarkis. Prioritas utama adalah menjaga stabilitas daerah agar tidak terjadi konflik yang dapat merusak nama baik pariwisata Pangandaran. "Substansi perjuangan tetap dilakukan. Tapi daerah kita ini daerah pariwisata, harus dijaga agar tidak anarkis apalagi sampai kerusuhan," ucap Jeje.
Selain itu, Jeje juga mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perizinan KJA di Pantai Timur Pangandaran. Evaluasi ini dianggap penting karena proses perizinan yang ada dinilai tidak tepat. Dalam konteks ini, Jeje berencana untuk bertemu dengan Dedi Mulyadi, tokoh masyarakat yang juga memiliki perhatian terhadap permasalahan ini, untuk membahas solusi terbaik.
Keputusan HNSI Pangandaran untuk menolak KJA secara final menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan pariwisata. Langkah-langkah yang diambil oleh Jeje Wiradinata dan HNSI diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Pangandaran dan menjaga keberlangsungan sektor pariwisata di masa depan.
INFOPAJAJARAN.COM
Dapatkan berita dan informasi terbaru dari kami
Ikuti Kami
© INFOPAJAJARAN.COM | Terima kasih atas dukungannya