.png "Info Pajajaran")
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menghadapi tantangan serius dalam memberikan perlindungan kepada para nelayannya. Data terbaru menunjukkan bahwa mayoritas nelayan di wilayah ini belum terjangkau oleh jaminan sosial yang memadai.
Potret Suram Perlindungan Nelayan di Cirebon
Sebanyak 15.542 dari total 17.900 nelayan di Kabupaten Cirebon, atau sekitar 87%, hingga awal September 2025 belum terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Angka ini mencerminkan kerentanan yang tinggi mengingat profesi nelayan sarat akan risiko, mulai dari kecelakaan laut hingga ancaman kehilangan nyawa. Minimnya perlindungan ini menjadi sorotan tajam, menuntut respons cepat dan efektif dari pemerintah daerah.
Respons Pemkab Cirebon: Penjaminan Iuran BPJS
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon berupaya mengatasi masalah ini dengan meluncurkan program penjaminan penuh iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan. Sebagai langkah awal, dilakukan pembagian kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada 16 nelayan di Pendopo Bupati pada Rabu, 10 September 2025. Namun, penyerahan simbolis ini hanyalah permulaan dari pekerjaan besar yang menanti.
Tantangan Pendataan dan Verifikasi
Tantangan utama terletak pada perluasan jangkauan program agar dapat menyentuh ribuan nelayan lain yang belum terdata. Proses pendataan saat ini mengandalkan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Pusuka. Hingga kini, baru sekitar 3.500 nelayan yang berhasil dikonfirmasi melalui kedua sumber data tersebut. Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan desa-desa pesisir dalam memperbarui data. “Pemerintah berkomitmen agar semua nelayan, dari Bungko hingga Losari, bisa terlindungi. Tidak boleh ada yang dibiarkan tanpa jaminan. Ini soal kemanusiaan dan tanggung jawab daerah,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).
Manfaat dan Skema Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan
Program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan mencakup dua jenis perlindungan utama: jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Melalui skema ini, nelayan berhak memperoleh biaya pengobatan penuh jika mengalami kecelakaan saat melaut. Jika terjadi kematian akibat kecelakaan kerja, ahli waris akan menerima santunan sebesar Rp42 juta.
Beasiswa Pendidikan Bagi Anak Nelayan
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon, Ahmad Feisal Santoso, menambahkan bahwa perlindungan tidak hanya terbatas pada santunan. Anak-anak nelayan yang meninggal akibat kecelakaan kerja juga berhak menerima beasiswa pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk dua orang anak. “Manfaat ini bukan hanya sesaat, melainkan jangka panjang bagi keluarga. Karena itu, kepesertaan menjadi sangat penting,” jelasnya.
Pembiayaan Premi Ditanggung Pemkab
Seluruh biaya premi BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan saat ini ditanggung sepenuhnya oleh Pemkab Cirebon melalui alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dengan demikian, nelayan tidak perlu mengeluarkan biaya pribadi untuk mendapatkan perlindungan ini.
Harapan Baru Bagi Nelayan Cirebon
Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan memberikan harapan baru bagi para nelayan di Kabupaten Cirebon. Mereka yang telah menerima kartu secara simbolis mengungkapkan rasa lega karena merasa lebih aman saat melaut. Namun, ribuan nelayan lainnya masih menantikan giliran untuk mendapatkan perlindungan yang sama. Seperti yang diungkapkan oleh seorang nelayan, “Kalau semua nelayan sudah pegang kartu, kami bisa kerja lebih tenang. Selama ini kalau sakit atau kecelakaan, biaya selalu jadi masalah.”
Pemerintah daerah memiliki pekerjaan rumah besar untuk memastikan seluruh nelayan di Cirebon terlindungi. Upaya pendataan yang akurat dan koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program ini. Perlindungan bagi nelayan bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
INFOPAJAJARAN.COM
Dapatkan berita dan informasi terbaru dari kami
Ikuti Kami
© INFOPAJAJARAN.COM | Terima kasih atas dukungannya