.png "Info Pajajaran")
Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadi fokus perhatian dengan pertumbuhan industri yang pesat, mendorong serikat pekerja untuk bersuara. Pimpinan Cabang (PC) SPAI-FSPMI Kabupaten Majalengka bersama PC SP TSK SPSI Kabupaten Majalengka mengadakan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka pada Kamis, 11 September 2025, bertempat di Gedung DPRD Majalengka. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu krusial terkait upah, perlindungan pekerja, dan antisipasi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah dinamika industri yang berkembang.
Pertumbuhan Industri dan Tantangan Ketenagakerjaan di Majalengka
Majalengka kini bertransformasi menjadi salah satu daerah tujuan investasi industri baru, dengan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja. Namun, kondisi ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait kesiapan masyarakat lokal dalam menghadapi kebutuhan keterampilan industri. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi krusial untuk mengurangi potensi pengangguran.
Permasalahan Upah dan Jaminan Sosial
Ketua PC SPAI-FSPMI Kabupaten Majalengka, Ricky Sulaeman, menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketenagakerjaan yang lebih ketat. Ia menyoroti masih adanya perusahaan yang belum membayar upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Selain itu, masih ada pula perusahaan yang belum memberikan hak jaminan sosial kepada pekerja. Praktik perpanjangan kontrak kerja yang singkat, bahkan hanya satu minggu hingga tiga bulan, juga menjadi sorotan utama.
Potensi PHK Massal: Ancaman Nyata bagi Pekerja Majalengka
Selain isu upah dan jaminan sosial, potensi gelombang PHK massal menjadi kekhawatiran utama. Meskipun Majalengka belum memiliki perusahaan otomotif besar seperti yang ada di kawasan industri Bekasi, Karawang, Tangerang, atau Jakarta, mayoritas industri di Majalengka adalah padat karya, terutama di bidang garmen dan alas kaki. Industri-industri ini sangat rentan terhadap dampak perubahan ekonomi dan kebijakan.
Tanggapan DPRD Majalengka dan Upaya Perlindungan Pekerja
Perwakilan DPRD Majalengka memberikan tanggapan terhadap aspirasi serikat pekerja. Salah satunya adalah mengenai rekonsiliasi kepesertaan jaminan sosial pekerja yang telah dilakukan sejak April 2025. Dari total 94 perusahaan yang ada, 98% telah mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial. Pihak DPRD menegaskan bahwa pengawasan akan terus diperketat untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.
Komitmen Pemerintah Daerah dalam Rekrutmen dan Pelatihan
DPRD juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan masyarakat Majalengka dalam rekrutmen tenaga kerja, baik di perusahaan lama maupun yang baru berdiri. Namun, perusahaan tetap membutuhkan calon pekerja dengan keterampilan yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan di BLK menjadi keharusan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan mengurangi tingkat pengangguran.
Pentingnya Sinergi Antara Serikat Pekerja, Pemerintah, dan Perusahaan
Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara serikat pekerja, pemerintah daerah, dan perusahaan. Dengan adanya komunikasi yang baik dan komitmen bersama, diharapkan permasalahan ketenagakerjaan di Majalengka dapat diatasi secara efektif. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja, peningkatan kualitas SDM, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Majalengka.
INFOPAJAJARAN.COM
Dapatkan berita dan informasi terbaru dari kami
Ikuti Kami
© INFOPAJAJARAN.COM | Terima kasih atas dukungannya