.png "Info Pajajaran")
Kondisi petani di Indramayu menjadi sorotan setelah Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAI Pangeran Dharma Kusuma (PDK) mengungkapkan data yang mengejutkan. Mereka menyebutkan bahwa total utang petani Indramayu kepada bank umum mencapai lebih dari Rp 1,4 triliun.
Data Utang Petani Indramayu yang Mencengangkan
Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) ‘Kabupaten Indramayu dalam Angka 2025’, yang menunjukkan bahwa sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan memiliki utang pada bank umum sebesar Rp 1.493.558.170.494 pada tahun 2023. Ketua DEMA IAI PDK, Akmal Maulana, pada Senin (15/9/2025) menyatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada swasembada pangan, tetapi juga pada kesejahteraan petani secara menyeluruh.
Respons Mahasiswa dan DPRD Indramayu
Para mahasiswa tidak hanya menyampaikan temuan ini, tetapi juga menyerahkan dokumen *policy brief* kepada DPRD Kabupaten Indramayu. Dokumen tersebut memuat sembilan poin utama yang meliputi Nilai Tukar Petani (NTP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, peningkatan jumlah petani garam, kepemilikan dan distribusi lahan, alih fungsi lahan, dinamika Segitiga Rebana, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), rantai distribusi hasil pertanian, serta akses permodalan petani. Akmal menambahkan bahwa tindakan ini adalah wujud komitmen kaum muda dan mahasiswa Indramayu dalam memperjuangkan kesejahteraan petani.
Reaksi Ketua Komisi II DPRD Indramayu
Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai data utang tersebut. Ia berencana untuk mendalami lebih lanjut dengan mengundang BPS dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu. “Insya Allah kita akan undang BPS dan DKPP hari Rabu nanti,” kata Imron.
Tanggapan KTNA Kabupaten Indramayu
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Sutatang, memberikan tanggapan terpisah. Meskipun ia tidak mengetahui secara spesifik mengenai data yang disampaikan oleh mahasiswa, Sutatang mengakui bahwa sebagian besar petani di Kabupaten Indramayu memang memiliki utang. “Tidak tahu pastinya, tapi ya bisa jadi kemungkinannya mendekati benar,” ujarnya.
KUR dan Program BUMN Jadi Pemicu Utang?
Sutatang menjelaskan bahwa banyak petani yang mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelontorkan oleh pemerintah. Selain itu, sejumlah BUMN juga mengadakan program khusus untuk petani. “Saat petani mengakses program itu, kan ada verifikasi datanya. Nah ternyata petani hampir semuanya punya utang ke bank,” kata Sutatang, mengindikasikan bahwa program-program ini, meskipun bertujuan baik, justru berkontribusi pada peningkatan utang petani.
Implikasi dan Solusi untuk Petani Indramayu
Dengan total utang yang mencapai angka triliunan, kondisi ini tentu memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Pemerintah daerah, DPRD, dan organisasi petani perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat. Beberapa solusi yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah:
- Restrukturisasi utang petani agar lebih ringan.
- Peningkatan akses petani terhadap permodalan yang lebih menguntungkan.
- Pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan program KUR dan program BUMN agar tepat sasaran.
Kesejahteraan petani adalah kunci dari ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, masalah utang petani ini harus segera diatasi agar petani dapat terus berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.
INFOPAJAJARAN.COM
Dapatkan berita dan informasi terbaru dari kami
Ikuti Kami
© INFOPAJAJARAN.COM | Terima kasih atas dukungannya