Misi Damai Prabowo Di Tengah Badai Timur Tengah: Peringatan Keras Jusuf Kalla Soal Kekuatan As Dan Dampak Ekonomi Ri!

INFOPAJAJARAN.COM - Inisiasi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi juru damai di tengah ketegangan antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran kini mencuat ke permukaan.

Gagasan ini muncul di tengah eskalasi konflik yang berpotensi meluas di kawasan Timur Tengah.

Namun, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan peringatan keras mengenai skala dan kompleksitas permasalahan yang jauh lebih besar ini.

Skeptisisme Jusuf Kalla Terhadap Misi Damai

Berbicara kepada wartawan di Jakarta Selatan pada Minggu (1/3/2026), JK menyatakan pandangannya.

"Ya, niat dan rencana itu tentu saja baik," ujar JK mengakui inisiatif Presiden Prabowo.

Namun, ia menambahkan, "Tapi ini adalah situasi dengan masalah yang jauh lebih besar dan rumit."

JK mencontohkan sulitnya konflik Palestina dan Israel didamaikan.

"Bahkan konflik antara Palestina dengan Israel saja sudah terbukti sangat sulit untuk didamaikan," jelasnya.

Menurutnya, dinamika geopolitik global saat ini sangat ditentukan oleh sifat dan pengaruh Amerika Serikat.

"Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat dan (kekuatan) Amerika," tegasnya.

Lebih lanjut, JK mengungkit perjanjian yang pernah diadakan antara pemerintah Indonesia dengan AS di masa lalu.

Ia menganggap perjanjian tersebut tidak seimbang dan sangat merugikan kepentingan Indonesia.

"Dan sayangnya, Indonesia telah mengadakan perjanjian tidak seimbang yang sangat merugikan Indonesia," kata JK.

"Kita bahkan tidak berada dalam posisi setara dengan Amerika (dalam perjanjian itu)," tambahnya.

JK mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah negara bisa mendamaikan pihak-pihak yang tidak setara dalam konteks perundingan yang sangat kompleks ini.

"Bagaimana kita bisa mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini, dalam hal perundingan seperti itu?" ucapnya retoris.

Dampak Konflik Timur Tengah bagi Indonesia: Peringatan Ekonomi

Selain keraguan akan mediasi, JK juga mewanti-wanti potensi dampak negatif konflik di Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Salah satu dampak paling nyata yang akan dirasakan adalah kenaikan harga minyak.

"Iya, pertama tentu harga minyak akan naik, itu pasti yang pertama," papar JK.

Ia juga memprediksi terputusnya jalur logistik penting antara Timur Tengah dan Indonesia secara keseluruhan.

"Seluruh jalur logistik di antara Timur Tengah dan kita akan terputus," tuturnya.

Ekspor Indonesia, khususnya ke Eropa, juga diperkirakan akan menghadapi berbagai masalah.

"Ekspor kita tentu ke Eropa akan bermasalah karena ini semua akan menimbulkan ketakutan di pasar," jelasnya.

JK menambahkan bahwa semua negara akan bersiaga dalam situasi ketidakpastian ini.

"Semua orang bersiap seperti itu," katanya.

Indonesia yang selama ini mengimpor minyak dari Timur Tengah untuk menutupi kekurangan pasokan domestik, akan menghadapi kesulitan.

"Jadi, masalahnya adalah kita biasanya mengimpor minyak dari Timur Tengah karena kita kekurangan, sekarang pasokan itu pasti akan terhenti," ungkap JK.

Ia menekankan bahwa ekonomi Indonesia akan sangat terpukul oleh situasi ini.

"Jadi, ekonomi kita akan terkena di situ," peringatnya.

JK berharap konflik ini dapat segera terselesaikan, namun ia juga mengingatkan agar berhati-hati jika situasi berlangsung lama.

"Hati-hati dalam waktu yang apabila ini lama," pesannya.

"Mudah-mudahan (konflik) cepat selesai," harapnya.

Kesiapan Prabowo sebagai Mediator Internasional

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) telah mengonfirmasi kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk berperan sebagai mediator.

Prabowo disebut siap memfasilitasi dialog antara AS, Israel, dan Iran.

Bahkan, jika negara-negara terkait memberikan izin, Prabowo menyatakan kesediaannya untuk bertolak langsung ke Teheran.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif," ujar Kemlu RI.

"Dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," pungkas pernyataan tersebut.