Jokowi Genjot Perbaikan Rumah Tak Layak Huni Di Jabar: 40 Ribu Unit Dibedah!

INFOPAJAJARAN.COM - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan program monumental.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kini hadir di Provinsi Jawa Barat.

Langkah strategis ini bertujuan mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).

Selain itu, program BSPS juga digadang-gadang akan menggerakkan roda ekonomi daerah.

Menteri PUPR, Maruarar Sirait, menegaskan peran krusial BSPS.

Program ini menjadi garda terdepan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar Sirait memaparkan peningkatan drastis target kuota.

Tahun sebelumnya, Jawa Barat hanya mendapatkan jatah 6.374 unit rumah.

Namun di tahun 2026, kuota tersebut melonjak signifikan menjadi 40.000 unit.

Peningkatan ini diharapkan mampu mengakselerasi penuntasan RTLH.

Hal ini disampaikan Menteri Maruarar Sirait saat acara peluncuran resmi program pada Senin, 13 April 2026.

Fokus penambahan kuota secara khusus menyasar daerah dengan kebutuhan mendesak.

Salah satu daerah prioritas adalah Kabupaten Bandung.

Alokasi BSPS untuk Kabupaten Bandung pada tahun 2025 tercatat hanya 35 unit.

Angka tersebut meroket tajam menjadi 1.200 unit rumah di tahun 2026.

Menteri PUPR kembali menekankan keberpihakan pemerintah.

Beliau menegaskan, peningkatan kuota di Kabupaten Bandung sebesar 1.200 rumah adalah bukti nyata.

Tujuannya agar masyarakat benar-benar dapat merasakan dampak positif program ini.

Lebih dari sekadar memperbaiki fisik rumah, BSPS juga memiliki misi ekonomi.

Program ini dirancang untuk menggerakkan perekonomian lokal.

Salah satu caranya adalah melalui pemanfaatan material bangunan dari dalam negeri.

Kementerian PUPR menjamin penggunaan produk-produk lokal.

Contohnya, genteng yang diproduksi oleh pengusaha asli Jawa Barat akan diutamakan.

Menteri Maruarar menjelaskan, manfaat ganda program ini.

Ini tidak hanya sebatas renovasi rumah.

Namun juga menjadi motor penggerak geliat ekonomi daerah.

Acara peluncuran turut diwarnai simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT).

Simulasi ini dilaksanakan di Kecamatan Ketapang.

Tujuannya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Dalam simulasi tersebut, total anggaran yang dialokasikan adalah Rp175 juta.

Anggaran ini untuk pembangunan 10 unit rumah, atau sekitar Rp17,5 juta per unit.

Hasilnya, tercatat efisiensi anggaran sebesar 6,83 persen.

Angka efisiensi tersebut setara dengan Rp11,95 juta.

Dana efisiensi ini akan dikembalikan kepada masyarakat penerima manfaat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik program ini.

Beliau mengapresiasi penuh dukungan pemerintah pusat.

Program BSPS sangat relevan mengingat masih banyaknya RTLH di Jawa Barat.

Gubernur Dedi Mulyadi menekankan betapa pentingnya bantuan ini bagi warganya.

Dukungan serupa datang dari Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal.

Beliau menyatakan komitmen DPR untuk mendukung penuh program BSPS.

Cucun Ahmad Syamsurijal menilai dampak program ini sangat nyata di lapangan.

DPR akan terus mengawal agar program ini berjalan secara optimal.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, juga menyatakan kesiapan penuh.

Pemerintah daerah akan memberikan dukungan maksimal dalam pelaksanaan program.

Terutama dalam hal pendataan dan pendampingan bagi para penerima manfaat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi inti pelaksanaan program BSPS.

Penerima bantuan akan dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan pembangunan rumah mereka.

Melalui percepatan ini, Kementerian PUPR optimis.

Penanganan RTLH di Jawa Barat akan berjalan lebih efektif dan efisien.

Diharapkan program ini mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Baik dalam peningkatan kualitas hunian maupun dampak ekonomi yang berkelanjutan.


FAQ: Tanya Jawab Seputar Program BSPS di Jawa Barat

1. Apa itu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)?

Program BSPS adalah bantuan dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah yang layak huni.

2. Berapa target penanganan RTLH di Jawa Barat melalui program BSPS di tahun 2026?

Target penanganan RTLH di Jawa Barat melalui program BSPS pada tahun 2026 adalah sebanyak 40.000 unit rumah.

3. Bagaimana program BSPS dapat menggerakkan ekonomi daerah?

Program BSPS menggerakkan ekonomi daerah dengan mendorong penggunaan material bangunan lokal, seperti genteng produksi pengusaha Jawa Barat, sehingga menciptakan multiplayer effect bagi perekonomian setempat.

4. Apa peran masyarakat dalam program BSPS?

Program BSPS dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, di mana penerima bantuan terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pembangunan rumahnya.

5. Berapa besaran bantuan per unit rumah dalam program BSPS?

Dalam simulasi yang dilakukan, alokasi anggaran untuk 10 unit rumah adalah Rp175 juta, yang berarti sekitar Rp17,5 juta per unit rumah.