 |
| Foto : jabarekspres.com |
INFOPAJAJARAN.COM - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat yang digelar pada Jumat (16/5/2025) berlangsung panas dan memanas dengan aksi walk out yang dilakukan oleh seluruh anggota Fraksi PDIP.
Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan atas pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam acara Musrenbang di Cirebon yang dinilai mencederai marwah DPRD.
Baca juga : Kolaborasi Strategis Pemprov Jabar dan ITB: Bangun Desa Berbasis Ekologi dan Inovasi Teknologi
Interupsi pertama disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, sesaat setelah rapat dibuka.
Dalam pernyataannya, Doni mengungkapkan bahwa Fraksi PDIP merasa direndahkan oleh ucapan Gubernur yang menurutnya mendiskreditkan peran dan keberadaan anggota DPRD Jabar.
"9 hari lalu, di acara Musrenbang, gubernur menyampaikan pernyataan yang menurut saya sangat mendiskreditkan lembaga ini. Saya menyimpulkan beliau tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni dengan tegas.
Doni menekankan pentingnya peran DPRD dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) dan menilai bahwa pernyataan Gubernur bertentangan dengan semangat kerja sama eksekutif dan legislatif.
Ia juga mendesak agar Gubernur Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi atas ucapannya sebelum DPRD melanjutkan pembahasan terhadap usulan raperda dari pemerintah provinsi.
"Sebelum ada klarifikasi dari gubernur, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan fraksi terhadap raperda. Ini soal etika dan saling menghargai," lanjut Doni.
Menyusul interupsi tersebut, Memo Hermawan, anggota Fraksi PDIP lainnya, secara tegas mengajak seluruh anggota fraksi untuk meninggalkan ruang rapat paripurna sebagai bentuk protes resmi.
"Saya meminta fraksi PDIP untuk out, termasuk Bapak Ono. Kita tidak perlu mengikuti rapat paripurna sebelum hubungan eksekutif-legislatif membaik," ujar Memo disambut gerakan serentak seluruh anggota Fraksi PDIP yang meninggalkan ruang sidang.
Baca juga : Vasektomi Jadi Syarat Bansos? Gubernur Dedi Mulyadi Tegaskan Alternatif KB Tetap Ada
Aksi walk out ini menjadi sorotan karena mencerminkan ketegangan yang sedang memanas antara legislatif dan eksekutif di Jawa Barat.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Gubernur terkait tuntutan klarifikasi tersebut.***