 |
| Foto : CNN Indonesia |
INFOPAJAJARAN.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan setelah menyatakan bahwa salah satu solusi mengatasi kemiskinan adalah melalui program Keluarga Berencana (KB).
Namun, pernyataannya terkait vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos) menimbulkan perdebatan publik dan tanggapan keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat.
Baca juga : Dedi Mulyadi Bela Program Barak Militer untuk Siswa Nakal: Demi Nasionalisme dan Masa Depan Bangsa
Dedi menyampaikan bahwa program KB penting dalam mengendalikan angka kelahiran dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai, pengendalian jumlah anak di setiap keluarga dapat mencegah kemiskinan struktural.
"Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pengendalian jumlah anak. KB harus berhasil. Saya punya 3 anak, itu sudah cukup. Jangan mau bikin anak, tapi tidak mau tanggung jawab," tegas Dedi saat ditemui di Bandung, Sabtu (3/5).
Meski demikian, Dedi menyatakan bahwa vasektomi bukan satu-satunya jalan.
Ia menegaskan masih banyak metode KB lain yang dapat dipilih tanpa menabrak nilai-nilai keagamaan.
"Banyak cara untuk KB. Kalau satu cara tidak diperbolehkan, ada alternatif lain. Tinggal mau atau tidak," ujarnya.
Sebelumnya, Dedi sempat mengusulkan agar vasektomi menjadi syarat bagi kepala keluarga yang ingin menerima bansos, termasuk beasiswa pendidikan dan bantuan pangan.
Hal ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk MUI Jawa Barat.
Ketua MUI Jabar, Rahmat Syafei, menegaskan bahwa vasektomi yang bersifat permanen adalah haram dalam pandangan Islam.
Hal tersebut merujuk pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, pada 2012 lalu.
“Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram,” kata Rahmat.
MUI menjelaskan bahwa sterilisasi pada pria hanya diperbolehkan dalam kondisi medis tertentu dan tidak boleh menyebabkan kemandulan permanen.
Baca juga : Dana Hibah Provinsi Jadi Sorotan: Evaluasi Gubernur Jabar Bongkar Pola Penyaluran Tak Adil
Artinya, penerapan vasektomi sebagai syarat bansos dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Dengan munculnya kontroversi ini, publik menunggu apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan merevisi atau menyesuaikan kebijakan tersebut agar sejalan dengan nilai-nilai agama dan prinsip hak asasi.***