.png "Info Pajajaran")
 |
| Ilsutrasi AI. |
INFOPAJAJARAN.COM - Kabupaten Garut sedang mempertimbangkan pemekaran wilayah menjadi tiga daerah otonom, yaitu Garut sebagai kabupaten induk serta Garut Selatan dan Garut Utara.
Gagasan ini didukung oleh Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, yang menekankan bahwa pemekaran diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah yang luas ini.
Baca juga : Garut Gencar Tertibkan 32 Bangunan Liar di Bulan Juli 2025
Dengan 42 kecamatan serta 442 desa dan kelurahan, ditambah 22 desa baru hasil pemekaran, Garut membutuhkan pendekatan yang lebih efektif dalam tata kelola pemerintahan .
Dampak Pemekaran terhadap Pembangunan dan Ekonomi
Pemekaran daerah diyakini akan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Dengan adanya daerah otonom baru, biaya operasional dan waktu tempuh menuju pusat pemerintahan akan lebih hemat, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efisien.
Selain itu, pemekaran dapat mendorong pengembangan potensi lokal yang selama ini mungkin terabaikan karena keterbatasan jangkauan pemerintahan pusat.
Sebagai contoh, strategi pengembangan daerah tertinggal di Kabupaten Garut bagian selatan telah mengidentifikasi sektor pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, energi, dan pariwisata sebagai potensi unggulan.
Pemekaran dapat memungkinkan pengelolaan yang lebih fokus pada sektor-sektor ini, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif .
Selain itu, pengembangan infrastruktur yang lebih terarah, seperti yang diusulkan dalam visi "Garut Hebat," dapat memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah .
Namun, pemekaran juga menghadapi tantangan, seperti kebijakan moratorium dari pemerintah pusat.
Meskipun secara administrasi Garut telah memenuhi syarat, termasuk pemetaan wilayah dan penentuan lokasi pemerintahan, keputusan akhir masih menunggu pencabutan moratorium tersebut.
Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Pemekaran
Partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Studi tentang partisipasi komunitas dalam pembangunan menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan .
Dalam konteks Garut, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui dukungan terhadap proses pemekaran serta keterlibatan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan di tingkat lokal.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pemekaran tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Program-program seperti pelatihan kewirausahaan, digitalisasi UMKM, dan pengembangan infrastruktur pariwisata dapat menjadi prioritas .
Misalnya, pengembangan wisata berbasis komunitas di kawasan Sungai Cilimbung telah menunjukkan bagaimana potensi lokal dapat dikelola secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat .
Selain itu, pemekaran harus disertai dengan komitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi ketimpangan.
Pengalaman dari program pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi harus diiringi dengan pemerataan agar tidak memperlebar kesenjangan .
Pemekaran Garut menjadi tiga daerah otonom merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan.
Baca juga : Bupati Garut Berbeda Sikap Soal Larangan Study Tour: "Tak Perlu Diinstruksikan"
Namun, keberhasilannya bergantung pada dukungan pemerintah pusat, partisipasi masyarakat, dan perencanaan yang matang.
Dengan memprioritaskan potensi lokal dan pembangunan berkelanjutan, pemekaran dapat membawa Garut menuju kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik.
Ikuti perkembangan program pembangunan di Garut melalui media sosial Infopajajaran.com di Facebook dan Telegram.*